PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK DI BAWAH UMUR TERKAIT TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN ATAS DASAR SUKA SAMA SUKA DITINJAU DARI UNDANG - UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 56/PID.SUS/2017/PN TAB)

Perlindungan anak menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, maka rumusan masalah yang akan dikaji sebagai berikut : 1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur terhadap tindak pidana persetubuhan atas dasar suka sama suka menurut UU No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak ?. 2. Bagaimana implementasi peraturan UU No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak terhadap tindakan pidana persetubuhan yang dilakukan anak dibawah umur ? (Studi Kasus Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2017/PN Tab). Pengadilan Negeri tersebut; Setelah membaca: - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 56/Pid.Sus/2017/PN Tab tanggal 8 Juni 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim; - Penetapan Majelis Hakim Nomor 56/Pid.Sus/2017/PN Tab tanggal 8 Juni 2017 tentang penetapan hari siding.Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA telah terbukti secara sah bersalah melakukan Tindak Pidana �Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, atau membujuk Anak Melakukan Persetubuhan dengannya atau Dengan Orang Lain, Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut�, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU.R.I No.35 tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undangundang No.23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP; 2.Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TERDAKWA dengan pidana penjara selama 8 (delapam) tahun dan Pidana Denda Rp.60.000.000,00 (enam Puluh juta rupiah) Subsidair 6 (enam); MENGADILI: 1. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana �Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan�; 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

1.  UEU-Undergraduate-15502-cover.Image.Marked.pdf - 255 KB
2.  UEU-Undergraduate-15502-pernyataan.Image.Marked.pdf - 308 KB
3.  UEU-Undergraduate-15502-publikasi.Image.Marked.pdf - 344 KB
4.  UEU-Undergraduate-15502-persetujuan.Image.Marked.pdf - 302 KB
5.  UEU-Undergraduate-15502-pengesahan.Image.Marked.pdf - 319 KB
6.  UEU-Undergraduate-15502-kata pengantar.Image.Marked.pdf - 504 KB
7.  UEU-Undergraduate-15502-abstrak.Image.Marked.pdf - 442 KB
8.  UEU-Undergraduate-15502-daftar isi.Image.Marked.pdf - 447 KB
9.  UEU-Undergraduate-15502-bab1.Image.Marked.pdf - 625 KB
10.  UEU-Undergraduate-15502-daftar pustaka.Image.Marked.pdf - 366 KB

• PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP ANAK (Studi Putusan Nomor : 24/Pid.Sus/2018/PN.Bjm.)
• KEBIJAKAN FORMULASI SANKSI KEBIRI KIMIA DI INDONESIA DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

• ASPEK HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL
• EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM ANAK KORBAN KEKERASAN DI KECAMATAN BOGOR UTARA